Pemerintah Targetkan 33 Persen Petugas Haji Perempuan, Ini Alasannya

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong transformasi penyelenggaraan ibadah haji agar lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pemerintah menargetkan keterlibatan petugas haji perempuan hingga 33 persen guna memperkuat kualitas layanan bagi jamaah lansia dan perempuan. Arifah menekankan bahwa kehadiran petugas perempuan sangat krusial untuk menjamin keamanan, privasi, serta kenyamanan jamaah selama di Tanah Suci. “Keterlibatan petugas haji perempuan sangat penting untuk memastikan layanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan jamaah perempuan dan lansia," ujarnya saat memberikan pembekalan kepada calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (29/1/2026). Baca Juga: PHK Marak di Industri Kreatif, DPR Soroti Dampak Serius Otomatisasi AI Menteri PPPA mengingatkan bahwa petugas haji adalah representasi kehadiran negara di lapangan. Ia meminta para petugas untuk mengedepankan empati dan tidak mengabaikan kebutuhan spesifik, seperti kesehatan reproduksi hingga dukungan psikososial. “Jangan merasa paling tahu, dan jangan mengabaikan kebutuhan spesifik jamaah," tegasnya. Meski inisiatif "Haji Ramah Lansia dan Perempuan" telah dicanangkan, Arifah mengakui tantangan di lapangan masih besar. Baca Juga: KPK Hapus Batas Nilai Gratifikasi, Begini Aturan Barunya  Beberapa isu utama yang menjadi sorotan antara lain keterbatasan fasilitas yang ramah privasi, minimnya mekanisme pengaduan, hingga rendahnya pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, KemenPPPA berkomitmen memastikan setiap kebijakan publik dalam penyelenggaraan haji menyentuh aspek perlindungan dan kesetaraan. Hal ini mencakup pendampingan ibadah yang lebih intensif serta jaminan keamanan bagi jamaah perempuan agar terhindar dari segala bentuk risiko selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut. "Petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan pengambil keputusan di lapangan yang berperan langsung dalam memastikan keselamatan dan rasa aman jamaah," pungkas Arifah. (af/hi) Pilihan Redaksi: Ektradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal dengan Siber  Baca Berita Lainnya di Google News