Presiden Larang Penggunaan Dana Otsus Papua untuk Dinas Luar Negeri

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk keperluan dinas luar negeri (DLN) pejabat daerah.

Dana otsus, menurut Presiden, harus difokuskan sepenuhnya untuk program pembangunan prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (17/12/2025).

“Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggung jawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana otsus,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden bahkan memastikan komitmen para kepala daerah dengan meminta jawaban langsung di hadapan forum.

“Bisa?” tanya Presiden, yang kemudian dijawab serempak, “Bisa!” oleh seluruh kepala daerah yang hadir.

Prabowo mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala daerah kini tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga langsung dari masyarakat.

Menurutnya, rakyat Papua semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi.

“Rakyatmu itu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk bersikap amanah terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemerintah pusat, kata Prabowo, siap memberikan dukungan penuh melalui berbagai program strategis nasional.

“Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu. Para menteri siap membantu. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,” ujarnya.

Adapun Komite yang dimaksud Presiden adalah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sejumlah program prioritas nasional yang akan diperkuat di Papua antara lain makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, serta program swasembada pangan dan energi.

Presiden juga meminta para kepala daerah Papua menjalin koordinasi intensif dengan Komite Otsus Papua serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

“Silakan saudara-saudara merancang, para bupati, gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menyadari keterbatasan sumber daya, sehingga penentuan prioritas menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua.

“Tidak mungkin kita selesaikan semua seketika, tetapi kalau kita punya prioritas, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkas Presiden.