
Program 3 Juta Rumah Mulai Bergerak, 129.000 Hektare Lahan Disiapkan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bergerak menyusun sistem digitalisasi BSPS dari hulu ke hilir. Pengusulan hingga verifikasi sudah berjalan digital, dan ke depan seluruh proses akan sepenuhnya tanpa kertas.
"Ke depan BSPS itu sudah full digitalisasi. Itu sudah kita siapkan dari sekarang," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Fitrah menjelaskan para Tenaga Fasilitator Lapangan nantinya cukup menggunakan perangkat masing-masing saat melakukan verifikasi dan monitoring di lapangan. Foto kondisi rumah hingga progres pembangunan akan langsung masuk ke dalam sistem secara real time, memudahkan pengawasan dari pusat tanpa harus menunggu laporan manual.
Di sisi lahan, Kementerian ATR/BPN menyiapkan pasokan lahan besar-besaran untuk mendukung program perumahan nasional. Total indikasi lahan yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare, tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.
"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan lahan dari Kementerian ATR di 188 lokasi yang tengah dicek itu akan diprioritaskan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit. Tahun 2026, sebanyak 83 persen anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk program BSPS dengan target 400.000 unit rumah, dan pemerintah bahkan mengusulkan peningkatan target menjadi 2 juta unit pada tahun depan.
"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar Maruarar
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



