Program MBG Diproyeksikan Serap Anggaran Tercepat di Kuartal I 2026

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah memproyeksikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program dengan realisasi anggaran tercepat pada awal 2026. Hal ini didasarkan pada keberlanjutan operasional program yang tetap berjalan meski sekolah sempat memasuki masa libur panjang. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belanja MBG telah berlangsung lebih awal dibandingkan program lainnya sehingga berpotensi mendominasi penyerapan anggaran pada kuartal I 2026. "MBG lah, dugaan saya MBG. Sudah belanja dia pasti, dia sudah belanja banyak," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Baca Juga: Tak Cuma Naik UMP, Pemprov Jabar Siapkan Jurus Jaga Buruh dan Dunia Usaha Ia menilai karakteristik program MBG yang bersifat rutin membuat belanja anggaran terus berjalan, terutama setelah kegiatan belajar mengajar kembali normal usai libur akhir tahun. "Tapi yang saya yakin MBG sudah duluan (belanja), sudah jalan kan sekolahnya," tambah Menkeu. Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) memang tetap berjalan selama libur sekolah untuk menjaga pemenuhan gizi anak, meski sempat dihentikan sementara pada awal Januari 2026 guna keperluan evaluasi. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Baca Juga: Drama Penggebrekan di Pesisir Batam: Dua Calon PMI Berhasil Diselamatkan dari Jalan Tikus Senentara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Secara kumulatif, penerima manfaat program MBG telah mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima di 38 provinsi. Dari sisi pelaksanaan, program MBG dijalankan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar secara nasional dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG. Dari jumlah tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya BGN, mencapai Rp268 triliun, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran dicadangkan. Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sebagian besar anggaran MBG difokuskan langsung pada pemenuhan gizi masyarakat. "Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional," tutur Dadan. Ia merinci, sebesar 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan 4,6 persen atau Rp12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen. Dari sisi fungsi, anggaran MBG terdiri atas 83,4 persen untuk fungsi pendidikan, 9,2 persen fungsi kesehatan, dan 7,4 persen fungsi ekonomi, dengan dominasi belanja barang mencapai 97,7 persen. (af/hi) Pilihan Redaksi: Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia