Periksa 2 Bos Bank BUMN, KPK Dalami Aliran Pembayaran Sewa EDC

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture atau EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus bergulir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua pejabat BRI sebagai saksi untuk mengusut aliran pembayaran sewa mesin EDC dalam proyek senilai Rp2,1 triliun tersebut.

"Kedua saksi hadir. Penyidik meminta keterangan para saksi terkait pembayaran sewa mesin EDC," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dua saksi yang diperiksa adalah Pejabat Pengganti Sementara Manajer Senior Divisi Pembayaran Ritel BRI tahun 2020 berinisial NUG, dan Kepala Bagian Merchant Implementation Management Divisi Pembayaran Ritel BRI periode 2020-2021 berinisial IMJ.

KPK memulai penyidikan kasus ini pada 26 Juni 2025. Proyek pengadaan mesin EDC yang mencakup periode 2020-2024 ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp700 miliar atau 30 persen dari total nilai proyek.

Lima tersangka sudah ditetapkan sejak 9 Juli 2025, yakni mantan Wakil Dirut BRI Catur Budi Harto, mantan Direktur Digital dan TI BRI sekaligus Dirut Allo Bank Indra Utoyo, SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi, Dirut PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar, serta Dirut PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja.

Elvizar sendiri diketahui juga berstatus tersangka dalam kasus terpisah yakni korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina, menjadikannya salah satu nama yang paling dalam terseret pusaran kasus pengadaan teknologi perbankan dan energi secara bersamaan.