Rencana Tambahan Personil TNI - Polri Bakal Pangkas Kuota Petugas Haji

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan penugasan personel TNI dan Polri sebagai pelindung jemaah haji harus dipisahkan secara tegas dari tugas pelayanan haji agar tidak mengurangi kuota petugas yang telah diatur dalam regulasi.

“Tupoksi TNI sebagai pelindung jemaah harus tetap dibedakan dari tugas pelayanan haji, sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” kata Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Menurut Dini, penambahan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak menjadi persoalan selama penugasannya jelas dan difokuskan pada perlindungan jemaah serta penguatan aspek keamanan.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada berkurangnya jumlah petugas pelayanan jemaah.

Ia menilai pemisahan peran antara pelindung dan petugas pelayanan menjadi krusial agar fungsi layanan kepada jemaah tetap berjalan optimal, sementara tugas perlindungan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai kewenangan TNI dan Polri.

“Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, Markas Besar TNI menyatakan telah menyiapkan dan melatih sejumlah personel untuk ditugaskan sebagai pelindung jemaah haji guna mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji.

Jumlah personel yang diterjunkan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan pemerintah.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri pada tahun ini ditambah hingga dua kali lipat atas arahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul evaluasi positif terhadap kinerja petugas pada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. (af/ri)