SPPG Diminta Cantumkan Lebel Batas Waktu Aman Konsumsi MBG

VOICEINDONESIA.CO, Tanjungpinang – Komisi IX DPR RI mendesak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau untuk memasang label khusus batas waktu aman konsumsi pada kemasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi risiko keracunan makanan di kalangan siswa akibat mengonsumsi menu melebihi durasi kesegaran yang seharusnya. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, memberikan saran tersebut saat mengecek langsung dapur SPPG Polresta Tanjungpinang, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga: Polisi Bongkar Jaringan Bisnis Gelap Alat Peretas yang  Raup Rp350 Miliar  Ia menekankan bahwa label waktu sangat penting agar penerima manfaat mengetahui dengan pasti kapan makanan tersebut tidak lagi layak dikonsumsi. "Label itu bisa dipasang di ompreng MBG sehingga penerima manfaat tahu kapan batas waktu (jam) aman untuk mengonsumsi makanan tersebut," ujar Nihayatul. Selain isu pelabelan, Nihayatul juga menyoroti standarisasi jalur pembersihan wadah makan agar lebih higienis di SPPG yang baru beroperasi selama tiga bulan tersebut. Baca Juga: Kuota PBI JKN Diusulkan Naik Jadi 120 Juta  Meski demikian, ia mengapresiasi penerapan metode food taste atau tes makanan sebelum distribusi yang telah dilakukan oleh pihak pengelola di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari. Metode ini dianggap sebagai benteng utama dalam memastikan keamanan pangan sebelum mencapai tangan siswa. Dalam tinjauan lapangan di SD Katolik Tanjungpinang, tim Komisi IX melihat antusiasme tinggi dari para siswa terhadap program ini. Bahkan, banyak siswa sengaja tidak sarapan di rumah demi menikmati menu MBG di sekolah. Guna menjaga keberlanjutan program, pihak sekolah dan guru didorong untuk memberikan masukan rutin kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait variasi menu yang disukai siswa, seperti menu ayam yang saat ini menjadi favorit. Sebagai langkah pengawasan jangka panjang, Nihayatul mendorong pembentukan kanal komunikasi cepat melalui grup WhatsApp antara pengelola SPPG dan pihak sekolah. Sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari BPOM hingga dinas terkait, diharapkan mampu menjaga akuntabilitas dan keamanan program unggulan presiden ini. "Pengawasan bersama semua stakeholder terkait sangat diperlukan, supaya program Bapak Presiden kita ini berjalan optimal," pungkasnya. (af/hi) Pilihan Redaksi: Rezim Baru Imigrasi: Sapu Bersih Benalu Perbatasan!

Baca Berita Lainnya di Google News