
Tenaga Kesehatan RSUD Dr M Haulussy Ambon Tuntut Pembayaran Hak Nakes

VOICEIndonesia.co, Ambon - Puluhan tenaga kesehatan RSUD Dr M Haulussy Ambon melakukan unjuk rasa menuntut pembayaran hak nakes yang belum dibayarkan pihak Rumah Sakit sejak tahun 2020.
"Hari ini kami tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Dr M Haulussy melakukan unjuk rasa menuntut perjuangan kami mendapatkan jasa pelayanan yang menjadi hak kami sejak tahun 2020 hingga hari ini yang mencapai Rp26 miliar," kata salah satu dokter RSUD Haulussy, Winny Leiwakabessy, di Ambon, Senin.
Winny mengatakan dana jasa pelayanan yang belum dibayarkan kepada mereka --kurang lebih 600 pegawai RSUD Dr M Haulussy-- mencapai Rp26 miliar, yang terdiri dari jasa layanan BPJS, Medical Check up dan dana COVID-19.
Dilansir dari ANTARA, berbagai upaya telah diperjuangkan agar masalah jasa pelayanan diselesaikan manajemen RS dengan bertanya langsung ke Direktur RSUD DR M Haulussy, baik pada pertemuan-pertemuan komite medik maupun bertanya melalui grup WA Komite Medik.
Selain itu bertemu dengan kepala Inspektorat Provinsi Maluku, kepala dinas kesehatan, anggota DPRD Komisi IV, bahkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
Baca Juga: Pemerintah Pulangkan Enam Anak PMI dari Taiwan
Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku 1 September 2023, telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.
"Pertanyaan besar kami para nakes adalah jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara stok obat banyak yang kosong, hutang RS tetap banyak uang kami kemana, " Ujarnya.
Selain dokter pada perawat juga menyampaikan tuntutan kepada manajemen RS, di antaranya pembayaran jasa selama empat tahun dibayar tuntas, melakukan audit hutang RSUD DR M Haulussy, menolak perubahan juknis COVID, sampai dengan manajemen mempertanggungjawabkan jasa operasional RS.
Kemudian, mengganti direktur serta manajemen yang merupakan birokrat terburuk dibandingkan sebelumnya.
Selain menyampaikan tuntutan melalui aksi demo, para nakes juga menutup pelayanan di RSUD Dr M Haulussy sampai ada pembayaran jasa layanan.
"Layanan kami tutup sampai m-banking kami berbunyi, tidak ada lagi ruang diskusi yang kami buka karena tuntutan kami sudah jelas," ujar para nakes.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



