
Tiga Prinsip Hadapi Omicron Dari Mendagri

VOICEINDONESIA,JAKARTA-Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan tiga prinsip untuk menghadapi varian baru pandemi, Omicron.
Dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, dia mengatakan, tiga prinsip itu yakni menegakkan protokol kesehatan (prokes), melakukan penelusuran dan pelacakan, serta mempercepat vaksinasi.
“Maka kita prinsip (untuk melakukan) penegakan prokes, kemudian sekali lagi penelusuran dan pelacakan, dan yang terakhir adalah percepatan vaksinasi,” katanya.
Ia menyatakan, Satgas Covid-19 di daerah nantinya menggunakan metode spike gene target failure (SGTF) dan juga mesin whole genome sequences (WGS) untuk mengonfirmasi pasien apakah benar terkena Omicron atau bukan.
“Nanti di tiap (Satgas Covid-19) daerah itu ada namanya metodologi namanya SGTF, jadi tidak harus menggunakan mesin WGS,” kata dia.
ia juga menekankan, siapa pun yang positif harus segera melakukan tracking dan tracing. Kepala daerah diminta untuk memfasilitasi hal tersebut ketika ada masyarakatnya terkonfirmasi positif Omicron.
Kemudian, dia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Sebab, sampai hari ini pemerintah belum mengetahui secara persis terkait karakter Omicron, misalnya terkait tingkat keparahan penularannya.
Saat ini, kata dia, tengah berjalan proses penelitian di Indonesia maupun dunia terkait varian itu.
“Makanya kita datang ke sini (Sumatera Barat) khusus berbicara mengenai percepatan vaksinasi itu, karena beberapa kasus yang sudah divaksin yang kena Omicron tidak parah bahkan ada yang simptom-nya rendah sekali,” ujarnya.
Sumber: Antaranews.com
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



