Tolak Bayar Iuran BoP, RI Pilih Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Indonesia memilih mengirim pasukan perdamaian ke Gaza ketimbang membayar iuran keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kontribusi Indonesia tidak akan berbentuk dana, melainkan pengiriman personel penjaga perdamaian sesuai kebutuhan di lapangan. Menurut Prabowo, sejak awal diskusi keikutsertaan dalam BoP, ia tidak pernah menyinggung komitmen finansial kepada pihak Amerika Serikat. Pilihan Indonesia sudah bulat, yakni mengirimkan pasukan penjaga perdamaian sesuai kebutuhan lapangan untuk melindungi warga Gaza. "Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," kata Prabowo, Minggu (22/3/2026). Keputusan ini berbeda dengan sejumlah negara yang hadir dalam pertemuan founding donors di Washington pada 19 Februari lalu. Dalam forum tersebut, negara-negara peserta menyetor dana hingga 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan keanggotaan permanen BoP, namun Indonesia absen. Prabowo mencontohkan pola bantuan Indonesia yang sudah berjalan melalui Baznas, yang sebelumnya membangun fasilitas kesehatan dan memberikan berbagai bantuan kemanusiaan di Gaza. Model kontribusi seperti inilah yang akan dilanjutkan, bukan pembayaran iuran keanggotaan.

Baca Juga : Kawal Pengelolaan BOP, SIKK Adakan Fasilitasi Bantuan Operasional bagi Pengelola 45 CLC SMP Se-Sabah Ke depan, jika gencatan senjata tercapai dan rekonstruksi Gaza dimulai, pemerintah akan mempertimbangkan bentuk kontribusi tambahan. Namun tetap dalam koridor bantuan kemanusiaan dan pembangunan, bukan iuran organisasi. "Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," tegasnya. Prabowo menegaskan tidak ada ikatan finansial dalam keputusan Indonesia bergabung dengan BoP. Posisi Jakarta tegas pada kontribusi melalui pasukan penjaga perdamaian dan bantuan kemanusiaan, sesuai dengan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Laporan Bloomberg pertengahan Januari mengungkap rancangan piagam BoP yang mengharuskan anggota membayar 1 miliar dolar AS untuk status keanggotaan permanen. Keanggotaan reguler berlaku tiga tahun dengan kemungkinan perpanjangan oleh Trump selaku Ketua Dewan, namun batasan waktu gugur bagi negara yang menyetor dana dalam tahun pertama. Indonesia memilih jalan berbeda dengan menawarkan kontribusi non-finansial berupa pasukan perdamaian, mencerminkan komitmen kemanusiaan tanpa terikat persyaratan iuran yang ditetapkan dalam draft piagam BoP. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : PR Sistemik: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Direformasi Total

Baca Berita Lainnya di Google News