Akses Dunia Kerja bagi Anak Muda Masih Hadapi Tantangan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengakui bahwa pelatihan kerja belum merata di tengah percepatan transformasi ekonomi digital. 

Menurutnya, era digital saat ini menuntut adanya peningkatan keterampilan serta akses kesempatan kerja yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (28/5/2026), Afriansyah mengungkapkan bahwa proses penyiapan generasi muda memasuki dunia kerja masih terbentur sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata. 

Kondisi ketimpangan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar kualitas SDM mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wamenaker menggarisbawahi bahwa aspek keadilan dan kesetaraan harus menjadi fondasi utama dalam iklim kerja masa depan. 

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” kata Wamenaker Afriansyah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis. 

Langkah konkret yang dijalankan meliputi pengembangan tenaga kerja mandiri, optimalisasi sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui platform SIAPKerja, serta pelaksanaan program padat karya guna mendorong penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Afriansyah memungkasi bahwa keberhasilan seluruh program strategis ini menuntut keterlibatan aktif dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya dari pihak kementerian semata.

“Penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia. (af)