VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keamanan pangan dan ketepatan sasaran harus menjadi prioritas agar program tersebut efektif menangani malnutrisi dan stunting.
Edy menilai kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama terkait tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG memang secara kuantitas ini memang menjadi prioritas pemerintah. Tetapi bahwa soal keamanan pangan itu keselamatan pangan menjadi sangat penting. Sehingga kasus-kasus keracunan yang terjadi ini menjadi evaluasi paling penting,” ujar Edy kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengatakan sejumlah aspek dalam pengelolaan SPPG perlu segera dibenahi, mulai dari penerapan standar keamanan dan mutu pangan, pengolahan dapur, ketersediaan tenaga berpengalaman, hingga jarak antara SPPG dan penerima manfaat.
Menurut Edy, perbaikan tata kelola diperlukan untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi dan memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, terutama anak-anak, memenuhi standar keamanan.
Selain keamanan pangan, Edy menyoroti ketepatan sasaran program MBG. Ia meminta BGN memberikan prioritas lebih besar kepada daerah yang memiliki tingkat malnutrisi dan stunting tinggi serta kelompok masyarakat kurang mampu.
Ia menilai sejumlah wilayah yang menjadi kantong stunting, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, dan Sulawesi Barat, seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar dalam pelaksanaan program.
“Daerah lima provinsi kantong stunting kita belum. NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat yang harusnya mendapat prioritas pertama malah terlambat dibanding dengan provinsi yang lain,” tegasnya.
Edy juga mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu tidak menjadi penerima utama ketika masih terdapat masyarakat miskin dan kelompok berisiko tinggi mengalami malnutrisi serta stunting yang belum terjangkau program.
“Jangan sampai justru orang yang miskin tidak dapat. Jadi yang penerima manfaat orang mampu sebaiknya diefisiensi, lalu fokus pada kelompok risiko tinggi malnutrisi dan stunting,” ujarnya.
Menurutnya, MBG seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai program pemberian makanan, tetapi menjadi bagian dari strategi pemerintah memperbaiki kualitas gizi anak dan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
Edy pun meminta pemerintah memperjelas jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran program. Kejelasan data tersebut dinilai penting untuk menghitung kebutuhan anggaran secara realistis sekaligus memastikan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk mengatasi persoalan malnutrisi dan stunting.
“Kita belum tahu berapa jumlah penerima manfaat yang sebenarnya dari target MBG ini. Sehingga kita belum tahu juga sebetulnya anggaran yang dibutuhkan berapa sih yang real, betul-betul ditujukan untuk mengatasi malnutrisi stunting,” pungkasnya.
