VOICE Indonesia
News

DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Mitigasi Dampak dari Ketegangan Geopolitik

Abdulloh Hilmi - VOICEIndonesia.co2 menit baca
VOICE Indonesia di Google
1001360033
Gedung DPR RI di Jakarta.

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah meminta pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak potensi gejolak geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Menurut Sarifah, pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi sejak dini untuk menghadapi berbagai potensi konflik internasional, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan Laut China Selatan (LCS).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan, energi, serta pasokan rantai industri nasional dari dampak ketidakpastian global.

Pernyataan itu disampaikan Sarifah menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sarifah mengatakan ketegangan geopolitik internasional berpotensi memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, peningkatan biaya logistik maritim, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.

Bagi Indonesia, ketidakstabilan di Laut China Selatan juga memiliki implikasi terhadap hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.

Menurutnya, dampak krisis internasional dapat menjalar ke sektor riil dalam negeri apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan lintas sektor yang terkoordinasi.

"Tentu saja kita akan terus memantau sejauh mana perkembangan geopolitik dunia yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap Indonesia. Kita harus mencari langkah-langkah pencegahan agar pengaruh geopolitik global tidak terlalu berdampak pada ekonomi maupun politik dalam negeri," ujar politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Sarifah juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan berbagai risiko terhadap perekonomian nasional dapat ditekan.

Menurutnya, kesiapan pemerintah diperlukan agar gangguan eksternal tidak berkembang menjadi persoalan domestik.

Di sisi diplomasi, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri untuk terus memainkan peran aktif melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

Indonesia juga diharapkan konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui dialog damai di tingkat internasional sekaligus memperkuat kerja sama ASEAN.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kawasan Asia-Pasifik tetap stabil dan kondusif sehingga dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ringkasan AI

# Rangkuman Berita Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pemerintah menyiapkan skema mitigasi sejak dini untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global, terutama di Timur Tengah dan Laut China Selatan, terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Ketegangan tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak, peningkatan biaya logistik, dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat berdampak pada ketahanan pangan dan energi nasional. Pemerintah didesak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengandalkan diplomasi aktif melalui ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Powered by Ajakin.id — AI Engine

Pilihan Redaksi

Menanti Taji Kemen P2MI Tanpa Berlindung Dibalik AmandemenEditorial

Menanti Taji Kemen P2MI Tanpa Berlindung Dibalik Amandemen

VOICE Indonesia· 28 September 2026
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.