VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Istana akhirnya buka suara mengenai kabar rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mundur langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Widya Chandra, Selasa pagi (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah tekanan dan berbagai perkembangan yang berkaitan dengan putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan tidak benar jika Prabowo disebut menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan tersebut.
Di sisi lain, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran, dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Prasetyo, menghormati langkah hukum yang ingin ditempuh Gibran. Ia menyebut kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.
"Ya kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.
Desakan Politik Menguat, 50 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Pernyataan Istana tersebut muncul ketika polemik terkait dokumen pendidikan Gibran semakin berkembang dan mulai merembet ke ranah politik di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi diketahui telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan tersebut menjadi salah satu langkah politik untuk menindaklanjuti polemik keabsahan ijazah dan dokumen pendidikan Gibran.
Tekanan juga menguat setelah Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan riwayat pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA sebelum melanjutkan kuliah hingga jenjang sarjana di Singapura.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran pada 7 Oktober 2026.
Dengan adanya pernyataan resmi Istana, kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran kini mendapat titik terang. Namun, pernyataan tersebut belum berarti Gibran resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Gibran justru disebut masih meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Sementara itu, sikap akhir terkait niat pengunduran diri tersebut belum disampaikan secara resmi.
