VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – DPR RI akan mempelajari polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme kelembagaan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komisi terkait nantinya akan meminta penjelasan sebelum memberikan masukan dan melakukan evaluasi.
Puan mengatakan, DPR tidak akan mengambil langkah secara terburu-buru. Pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan laporan dan masukan dari fraksi maupun anggota dewan yang selama ini mengikuti perkembangan persoalan tersebut.
"Kita harus mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Kami menghargai dan menghormati itu untuk tindak lanjutnya dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, komisi terkait di DPR akan meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut sebelum menentukan langkah evaluasi.
"Dan di DPR melalui komisi terkait tentu saja akan meminta penjelasan terkait dengan hal itu, dan setelahnya kami akan memberikan masukan dan mengevaluasi," ujarnya.
Puan menegaskan, setiap tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan konstitusi. DPR juga perlu mendengarkan berbagai masukan yang telah dihimpun selama masa reses.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai aspek hukum dan politik terkait pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Sejumlah anggota DPR kemudian mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik tersebut. Pimpinan DPR telah menerima laporan pengusulan hak tersebut dan akan mempelajari mekanisme tindak lanjutnya.
Puan berharap evaluasi yang dilakukan melalui komisi terkait dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," tegasnya. (rnm)
