VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2023-2025, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo mengungkapkan awal mula Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 kuota haji untuk Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dari Pemerintah Arab Saudi.
Dito menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Menurut Dito, proses tersebut bermula dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi sekitar Oktober 2023. Namun, ia menyebut tidak ada pembahasan secara khusus mengenai jumlah tambahan kuota haji dalam pertemuan tersebut.
"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada. Itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," kata Dito yang saat itu menjadi bagian dari delegasi Pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.
Dito mengaku tidak mengikuti secara langsung pertemuan tersebut. Namun, ia mengetahui bahwa Pemerintah Arab Saudi menawarkan sejumlah hal kepada Indonesia, termasuk tambahan kuota haji.
"Yang saya tahu memang dari Raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan, tetapi tidak hanya sebatas kuota. Ada beberapa sektor lainnya, seperti investasi dan juga perdagangan," katanya.
Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) apakah angka tambahan kuota haji dibahas secara spesifik dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi, Dito kembali menyatakan tidak ada pembahasan mengenai jumlah tersebut.
"Tidak ada jumlah. Itu kan ada rapat teknis selanjutnya lagi," ujarnya.
Dito juga mengaku tidak mengikuti rapat teknis lanjutan tersebut karena menurutnya pembahasan itu bukan bagian dari tugas delegasinya.
"Tidak ikut karena itu bukan ranahnya kami," kata Dito.
Ia mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pembahasan mengenai tambahan kuota haji. Hal itu karena Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak menjadi bagian dari delegasi Pemerintah Indonesia ke Arab Saudi saat itu.
"Karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada. Itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri," ujarnya.
Setelah rangkaian pertemuan tersebut, Presiden Jokowi kemudian mengumumkan adanya tambahan 20.000 kuota haji dalam keterangan pers yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Oktober 2023.
"Betul," kata Dito saat mengonfirmasi hal tersebut.
JPU KPK kemudian meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar video keterangan pers Presiden Jokowi tersebut dalam persidangan.
Dalam video itu, Jokowi menyampaikan bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang sehingga pemerintah membutuhkan tambahan kuota dari Arab Saudi.
"Saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji dan Alhamdulillah ditanggapi sangat positif dan kurang dari 12 jam, komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan," kata Jokowi dalam video yang diputar JPU KPK.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.
Hingga 30 Maret 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba.
Keempat tersangka mulai menjalani persidangan sebagai terdakwa pada 11 Agustus 2026. Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp622,09 miliar. (af)
