VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Selama ini banyak lulusan pelatihan vokasi yang sudah dibekali keterampilan justru tak kunjung mendapat pekerjaan di luar negeri karena pelatihan dijalankan tanpa kepastian pasar. Kementerian P2MI kini membalik logika tersebut lewat mekanisme "latih, kompeten, tempatkan", di mana pelatihan baru dimulai setelah ada permintaan kerja nyata dari negara tujuan, bukan sebaliknya.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan indikator keberhasilan program "Asta Mandala SMK Go Global" bukan lagi sekadar jumlah peserta yang berhasil dilatih, melainkan jumlah pekerja yang benar-benar terserap dan ditempatkan di luar negeri.
"Jadi latih kompeten tempatkan, sehingga KPI-nya adalah penempatan, bukan hanya pelatihan," ujar Mukhtarudin kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan proses dimulai dari profiling kebutuhan negara tujuan lewat job order yang sudah diverifikasi oleh perwakilan Indonesia di masing-masing negara penempatan. Setelah kebutuhan kompetensi diketahui secara pasti, barulah peserta dilatih sesuai spesifikasi yang diminta pemberi kerja di luar negeri.
"Kompetensi itu disiapkan setelah tahu kemampuan yang dibutuhkan, sehingga apa yang dilakukan langsung bisa diimplementasikan," katanya.
Kerangka besar program ini bertumpu pada lima pilar Panca Sukses dan tiga target Tri Dampak.
Pertama, Sukses Kompetensi, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pasar kerja global, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar sejalan dengan permintaan industri di negara tujuan.
Kedua, Sukses Pelindungan, memastikan setiap calon pekerja migran berangkat lewat jalur yang resmi, aman, dan terlindungi secara hukum sejak proses awal hingga penempatan.
Ketiga, Sukses Penempatan, diarahkan berbasis kebutuhan industri atau demand-driven, sehingga penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan permintaan riil pasar kerja, bukan sekadar mengejar kuota pengiriman.
Keempat, Sukses Remitansi, mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya melalui kiriman uang yang dikirim langsung ke kampung halaman, sekaligus memberikan kontribusi terhadap devisa negara.
Kelima, Sukses Tata Kelola, menuntut penyelenggaraan program berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi antarlembaga terkait, mulai dari kementerian teknis hingga lembaga pendidikan vokasi.
Dari kelima pilar tersebut, pemerintah menargetkan tiga dampak sekaligus.
Pertama, dampak sosial lewat terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas sekaligus meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman.
Kedua, dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat lahirnya talenta Indonesia yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global setelah menjalani proses pelatihan terstruktur.
Ketiga, dampak ekonomi yang mencakup peningkatan pendapatan pekerja migran, remitansi, hingga kontribusi terhadap devisa negara secara nasional.
Sejumlah negara tujuan yang telah disiapkan meliputi Jepang, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, dengan sektor prioritas mencakup caregiver, hospitality, perawat, manufaktur, konstruksi, hingga transportasi. Pendaftaran program ini mulai dibuka serentak pada 12 Agustus di 23 balai pelayanan yang tersebar di seluruh provinsi, melibatkan kementerian teknis serta lembaga pendidikan vokasi dan politeknik sesuai sektor masing-masing.
Dari sisi pelatihan, Mukhtarudin menyebut skema yang diterapkan bersifat skilling atau penguatan kompetensi bagi peserta yang sudah memiliki dasar keterampilan, bukan pelatihan dari nol. Tiga aspek yang diperkuat meliputi kemampuan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi, dengan durasi bervariasi, pelatihan bahasa berlangsung sekitar tiga bulan, keterampilan teknis satu hingga dua bulan, dan sertifikasi hanya memakan waktu satu hingga dua hari.
Ia memastikan seluruh biaya pelatihan ini ditanggung penuh oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya apa pun mulai dari penguatan bahasa hingga proses sertifikasi.
Target jangka panjang program ini juga tidak main-main. Mukhtarudin mengungkap pemerintah menargetkan penyerapan sekitar 50 ribu lulusan fresh graduate pada 2026, kemudian melonjak menjadi 140 ribu orang per tahun pada 2027, 2028, dan 2029.
Dari sisi capaian aktual, realisasi penempatan reguler sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 217.000 orang dari target Bappenas sebesar 300.000 penempatan reguler, ditambah target 40.000 penempatan melalui skema direktif atau percepatan.
Selain menyiapkan jalur resmi, Mukhtarudin menyebut pemerintah menjalankan upaya preventif dan represif secara paralel untuk menekan penempatan nonprosedural yang selama ini kerap menjebak calon pekerja migran.
"Kita menekankan secara preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan melibatkan ormas, organisasi, pemerintah daerah, serta kementerian terkait," ujarnya.
Sementara langkah represif mencakup penertiban lembaga penempatan ilegal serta pemblokiran informasi hoaks terkait lowongan kerja di luar negeri yang kerap menjebak calon pekerja migran.
Ia turut memperkenalkan istilah "brain circulation" untuk menggambarkan pekerja migran purna yang kembali ke Indonesia dengan bekal keterampilan, modal, dan pengalaman, lalu membangun usaha mikro dan berkarier lebih baik di tanah air.
"Ini yang sering disebut sebagai pahlawan devisa," ujar Mukhtarudin.
