Golkar Serahkan Pengusulan Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran kepada Prabowo

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI tidak akan mengusulkan nama calon pengganti Wakil Presiden. Fraksi Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengajuan dua nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melcias Markus Mekeng, mengatakan pengusulan calon Wakil Presiden merupakan hak Presiden. Karena itu, pihaknya tidak akan mengajukan nama maupun ikut menentukan kandidat pengganti.

“Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” ujar Mekeng di Ruang Fraksi Partai Golkar MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mekeng menjelaskan, setelah surat pengunduran diri diterima, MPR RI akan menyiapkan mekanisme persidangan untuk memproses pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

Ia berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung lebih cepat. Menurutnya, keberadaan Wakil Presiden diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih dua tahun terakhir.

Menurutnya, setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pengabdian yang dilandasi niat baik bagi bangsa dan negara tetap patut dihormati.

“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati,” kata Mekeng.

Mekeng menegaskan, Fraksi Golkar MPR RI menghormati setiap proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang berlangsung. Seluruh tahapan, menurutnya, harus dilaksanakan secara konstitusional, demokratis, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ia berharap proses tersebut dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan, sehingga pengisian jabatan Wakil Presiden dapat segera diproses demi mendukung kelancaran pemerintahan.