VOICEINDONESIA.CO, Jambi – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memblokir 8.589 nomor polisi (nopol) kendaraan yang diduga disalahgunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi transaksi pembelian BBM bersubsidi hingga September 2026.
"Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi hingga September 2026, ada sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) telah diblokir pada sistem," kata Rusminto, Minggu (20/9/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.439 nopol berada di Sumatera Selatan, 2.793 nopol di Lampung, 1.117 nopol di Jambi, 966 nopol di Bengkulu, dan 1.274 nopol di Bangka Belitung.
Rusminto mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta memastikan data kendaraan sesuai saat melakukan pembelian serta tidak menyalahgunakan QR Code maupun sarana transaksi lainnya.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan distribusinya tepat sasaran.
Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi serta pencocokan data kendaraan ketika pembelian BBM bersubsidi dilakukan.
Menurut Rusminto, pengawasan juga menyasar transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan program Subsidi Tepat, termasuk pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai peruntukan.
"Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem," ujar Rusminto.
Pengawasan dilakukan bersama berbagai pihak terkait untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran. Pertamina juga terus memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135. (af)
