VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dody menjelaskan produktivitas tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang berfungsi baik di lapangan. Petani butuh jaringan irigasi andal, pelaku usaha perlu konektivitas jalan memadai, sementara masyarakat butuh akses air bersih dan sanitasi layak.
"Investasi dan industri tidak tumbuh di atas rencana semata, keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, dan layanan dasar yang dapat diandalkan," kata Dody dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Dari pagu Rp98,47 triliun tersebut alokasi terbesar diarahkan pada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan rehabilitasi sekolah keagamaan. Bidang Bina Marga mendapat Rp29,24 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, flyover, dan underpass.
Bidang Sumber Daya Air dialokasikan Rp25,44 triliun untuk rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan pengendali banjir. Sementara bidang Cipta Karya mendapat Rp11,07 triliun untuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengelolaan air limbah.
Dody menegaskan kebutuhan anggaran disampaikan secara terbuka dan terukur berbasis fungsi layanan infrastruktur publik.
"Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, dan air minum yang terjangkau," tegasnya.
