VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai Indonesia perlu mengubah model pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan transformasi ekonomi perlu diarahkan pada pertumbuhan yang ditopang produktivitas tinggi, inovasi, serta penguatan institusi.
Hal tersebut disampaikan Rachmat dalam konferensi bersama Asian Development Bank Institute di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rachmat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial,” ujarnya.
Rachmat menjelaskan visi pembangunan jangka panjang tidak hanya berkaitan dengan upaya memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan pembangunan, kata dia, juga harus mampu membentuk masa depan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai negara.
Karena itu, perencanaan pembangunan perlu diperkuat agar pemerintah tidak hanya merespons perubahan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko dan peluang yang muncul.
Menurut dia, tantangan pembangunan Indonesia semakin kompleks. Persoalan tersebut mencakup perubahan iklim, bencana yang disebabkan aktivitas manusia, hingga bencana alam yang sulit dihindari.
Dalam kesempatan yang sama, Rachmat memperkenalkan pengembangan Bappenas Institute sebagai platform strategis untuk menjembatani pengetahuan dengan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
Bappenas Institute juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bappenas melalui tiga fungsi utama, yakni strategic policy intelligence, pengembangan kapasitas perencanaan melalui planning academy, serta kolaborasi pengetahuan dan kebijakan.
Fungsi strategic policy intelligence akan membantu pemerintah membaca berbagai perubahan lebih awal serta menyusun pilihan kebijakan yang berbasis data dan bukti.
Sementara itu, planning academy akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Bappenas juga mendorong kolaborasi pengetahuan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
Rachmat menilai penguatan kualitas SDM dan institusi menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas Indonesia. Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan target pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
