VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dinanti masyarakat di daerah, meski penolakan terhadap program itu ramai di Jakarta. Ia menilai kasus keracunan tetap menuntut evaluasi serius.
Andre menegaskan pelaksanaan MBG harus terus dievaluasi, khususnya aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Andre dilansir Minggu (25/10/2026).
Andre menceritakan pengalamannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025. Menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap bisa memperolehnya.
Ia menilai pengalaman itu menunjukkan kebutuhan daerah perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi program. Andre menyebut masih ada sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan MBG, sehingga evaluasi perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan.
Andre mengakui pelaksanaan MBG masih punya kekurangan. Kekurangan itu, menurut dia, harus menjadi dasar perbaikan sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan atau langsung dijadikan alasan menghentikan program.
Ia secara khusus menyoroti kasus keracunan di sejumlah wilayah. Insiden itu, kata Andre, harus ditangani serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat menyediakan makanan.
Andre meminta pemerintah memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Dapur yang melanggar ketentuan operasional, menurut dia, perlu ditindak dengan pengawasan yang konsisten.
Ia mendukung pemanfaatan kamera pengawas (CCTV) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memantau operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurut dia, besarnya cakupan itu perlu menjadi bagian evaluasi menyeluruh tanpa mengurangi keseriusan pemerintah menangani setiap kasus keracunan.
Ia mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi. Andre mengutip prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen. Menurut dia, program gizi harus berjalan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan evaluasi berkala.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
