VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai perbuatan tersebut merupakan tindakan makar yang harus ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya meminta Kapolri beserta jajaran tidak hanya menindak para tersangka yang telah terungkap, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri dan jajaran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Meski demikian, ia menegaskan pengusutan perkara harus terus dikembangkan agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat diungkap.
Menurut Habiburokhman, pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan perkara berjalan menyeluruh dan tidak berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan.
Komisi III DPR RI juga menekankan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi III kembali mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan, illegal access, dan penghilangan data elektronik.
Komisi III meminta agar penanganan perkara terus dilakukan secara serius dengan mengedepankan prinsip-prinsip penegakan hukum.
Dengan demikian, pengusutan perkara tersebut diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh rangkaian tindak pidana maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain.
