VOICEINDONESIA.CO, Cikarang – Perusahaan yang terbukti tidak beritikad baik dan abai terhadap pelanggaran HAM dapat dikenai sanksi tegas, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Aturan itu disiapkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Uji Tuntas kepatuhan HAM bagi pelaku usaha.
Draf regulasi tersebut kini berada di Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menargetkan pengesahan akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun depan.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan regulasi ini tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan membina. Perusahaan dengan hasil penilaian baik akan memperoleh insentif.
"Semangat dari regulasi ini bukanlah untuk punishment (menghukum), melainkan pembinaan. Perusahaan yang meraih hasil penilaian baik akan diberikan insentif berupa publikasi positif hingga kemudahan akses pinjaman yang dikoordinasikan bersama Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian," jelas Mugiyanto di Cikarang, Senin (09/11/2026).
Uji tuntas kepatuhan HAM atau human rights due diligence mengacu pada 13 indikator utama. Indikator itu mencakup lingkungan hidup, hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja, hingga penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
Penilaian tidak dilakukan langsung oleh kementerian, melainkan oleh asesor independen maupun internal perusahaan yang bersertifikat resmi dari Kemen HAM. Bagi perusahaan yang belum memenuhi standar, Kemen HAM membuka ruang sanggah dan menyediakan pendampingan untuk perbaikan.
Regulasi ini disebut sejalan dengan upaya Indonesia memenuhi persyaratan menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pada tahap awal, tiga entitas perusahaan menjadi proyek percontohan, dimulai dari BUMN, lalu swasta nasional dan swasta asing. Aturan ini diwajibkan menyeluruh pada 2028. Memasuki 2027, Kemen HAM fokus pada sosialisasi masif, coaching clinic, dan pemodelan.
"Kawasan Industri Jababeka ini menjadi lokasi peluncuran perdana sosialisasi berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia, Jababeka dinilai sebagai titik awal yang ideal untuk model percontohan penerapan bisnis berbasis HAM di tingkat kawasan industri nasional," pungkasnya.
