VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan isu penyadapan ilegal dinilai belum didukung fakta. Persoalan itu diminta ditempatkan dalam koridor hukum dengan asas praduga tak bersalah.
Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Zigo Rolanda menolak framing dan pembentukan opini yang berpotensi mendiskreditkan pimpinan partai, serta mendukung aparat mengusut dugaan penyadapan itu secara transparan, profesional, dan objektif.
"Beliau sudah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dan justru menjadi pihak yang dirugikan. Karena itu, kami menolak segala bentuk framing dan pembentukan opini yang belum didukung fakta serta berpotensi mendiskreditkan pimpinan partai. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal ini secara transparan, profesional, dan objektif. Biarkan proses hukum berjalan sehingga semuanya menjadi terang," tegasnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/10/2026).
Zigo mengajak semua pihak tidak terburu-buru membangun opini atau menarik kesimpulan sebelum persoalan terungkap utuh. Ia menyebut Bahlil telah memberikan klarifikasi terbuka soal posisinya.
Zigo menyatakan seluruh pengurus dan kader AMPI di pusat maupun daerah tetap solid dan satu barisan. Menurutnya, kepemimpinan Bahlil merupakan mandat sah hasil mekanisme dan keputusan konstitusional partai, sehingga tak ada alasan kader terpengaruh spekulasi.
Dinamika yang berkembang, kata Zigo, tidak boleh mengalihkan Partai Golkar dari agenda besar bangsa. AMPI berkomitmen mengawal agenda strategis partai, terutama penguatan kedaulatan ekonomi, pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia ingin energi generasi muda tidak habis untuk merespons polemik, melainkan menjadi kekuatan produktif.
"Fokus kami bukan memperbesar polemik, melainkan memperkuat barisan dan memastikan organisasi terus bergerak. AMPI siap mengawal langkah strategis Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, serta mendukung agenda-agenda pemerintah yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kami ingin pemuda hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar menjadi penonton dalam dinamika politik," pungkasnya.
