VOICEINDONESIA.CO, Kaohsiung – Industri perikanan tangkap jauh Taiwan resmi memasuki era baru yang memprioritaskan martabat tenaga kerja dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini ditandai dengan dibukanya Forum Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan Perikanan 2026 di Kaohsiung (4/8).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku industri, serikat buruh, organisasi HAM, akademisi, negara asal ABK, hingga organisasi internasional yang berkumpul untuk mengevaluasi arah perkembangan industri perikanan secara menyeluruh.
Sejak diluncurkannya "Rencana Aksi Perikanan dan HAM Tahap Pertama" pada tahun 2022, pemerintah Taiwan telah melakukan berbagai pembenahan mendasar.
Langkah konkret yang telah diambil mencakup pembentukan mekanisme peninjauan upah, penambahan fasilitas peristirahatan di darat, penguatan inspeksi kerja kapal, pemasangan sistem CCTV di kapal, hingga pemberlakuan kewajiban pembayaran gaji secara penuh dan langsung kepada para pekerja.
Direktur Jenderal Badan Perikanan Kementerian Pertanian Taiwan, Wang Mao-cheng, menyampaikan dalam pidato pembukaannya bahwa mulai tahun ini pemerintah akan mendorong layanan medis berbasis video saat kapal berlayar di laut lepas.
Selain itu, pada paruh kedua tahun ini, program insentif kunjungan keluarga bagi pekerja migran perikanan ke Taiwan juga akan diluncurkan.
Pemerintah juga secara aktif mendorong pendorongan Konvensi ILO C188 ke dalam hukum domestik untuk menciptakan lingkungan perikanan yang lebih aman, ramah, dan tangguh.
Rangkaian forum ini membahas seluruh alur kerja ABK asing secara berkesinambungan. Pembahasan dimulai dari masa pra-pemberangkatan seperti perekrutan yang adil, transparansi kontrak, dan pembebasan biaya perekrutan.
Selanjutnya dibahas pula kondisi di atas kapal yang meliputi kelayakan gaji, jam kerja, perawatan kehidupan sehari-hari, hingga mekanisme pengaduan. Diskusi kemudian diperluas hingga ke aspek pasca-pelayaran dan pasar, seperti pengadaan korporat, perdagangan internasional, serta uji kelayakan (due diligence) rantai pasok untuk menambal celah risiko ketenagakerjaan.
Para pembicara membagikan perspektif beragam, mulai dari pengalaman pekerja migran Indonesia, reformasi sistem di Korea Selatan, uji kelayakan di Inggris, hingga kerangka hukum internasional.
Pembahasan berfokus pada bagaimana perlindungan HAM dapat diterapkan secara konsisten di setiap tahapan mulai dari perekrutan, operasi laut, kepulangan ke pelabuhan, hingga distribusi pasar sekaligus membangun standar tata kelola yang bertanggung jawab di tengah persaingan industri.
Pada penutupan forum, Wakil Menteri Pertanian Huang Chao-chin secara khusus menanggapi isu perlindungan awak kapal saat berlindung dari badai di pelabuhan. Ia menegaskan bahwa sebelum bencana melanda, pengikatan kapal harus diselesaikan dan seluruh personel di atas kapal wajib dievakuasi.
Meskipun regulasi terkait sudah jelas, pelaksanaan di lapangan oleh pemerintah daerah tetap memerlukan kerja sama penuh dari pemilik kapal dan para ABK demi menjaga keselamatan jiwa.
Dengan sistem yang menghargai setiap tetes keringat, merespons setiap jeritan bantuan, dan memedulikan keluarga yang ditinggalkan, perikanan tangkap jauh Taiwan diharapkan dapat menerjang badai serta berlayar menuju masa depan yang penuh nilai ekonomi, tanggung jawab, dan martabat.(*/red)
