VOICEINDONESIA.CO, New York – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti penghancuran Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara akibat serangan Israel dan gugurnya personel TNI saat bertugas di bawah panji PBB sebagai bukti nyata kegagalan komunitas internasional melindungi personel kemanusiaan di zona konflik. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan di Markas PBB New York, Rabu (23/9/2026).
Sugiono menegaskan Indonesia bukan hanya bicara sebagai penonton tetapi sebagai pihak yang merasakan langsung tragedi tersebut.
"Indonesia juga mengalami langsung tragedi itu," kata Sugiono di hadapan para delegasi dari lebih dari 120 negara yang mendukung Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan.
Sugiono menegaskan masalah mendasar yang terjadi bukan karena ketiadaan aturan melainkan kegagalan mematuhi aturan yang sudah ada.
"Hukum humaniter internasional jelas menerangkan personel kemanusiaan dan kesehatan harus dihargai dan dilindungi, pelanggarnya harus diselidiki dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
Sugiono memperingatkan tidak boleh ada celah impunitas bagi siapapun yang melanggar hukum humaniter internasional.
"Tak boleh ada impunitas bagi setiap pelanggaran hukum humaniter internasional," tegasnya.
Indonesia bersama Mesir dan Malaysia mendorong sebuah resolusi di Dewan HAM PBB untuk mengatasi gangguan akses kemanusiaan dan ancaman bagi personel kemanusiaan. Indonesia juga menyerukan penguatan pelatihan dan kesiapan personel sebelum penerjunan, koordinasi selama penerjunan, serta pemanfaatan teknologi demi menjaga keselamatan para personel di lapangan.
Sugiono menegaskan melindungi personel kemanusiaan bukan tindakan kemurahan hati tetapi kewajiban.
"Fokus kita harus berkutat pada memastikan deklarasi tersebut membuat perbedaan di lapangan, melindungi mereka yang melayani kemanusiaan bukanlah tindak kemurahan hati tetapi kewajiban," katanya.
Sugiono berada di New York sejak Senin (21/9/2026) sebagai kepala delegasi RI dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 dan dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum pada Sabtu malam (26/9/2026) waktu setempat.
