VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikannya dalam acara Apresiasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional periode 2023 hingga 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026), berdasarkan keterangan Kemnaker, Rabu (11/11/2026).
Yassierli menyebut Komisi IX DPR RI berkomitmen merevisi aturan itu agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah perlu terlibat agar penyempurnaan aturan K3 mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan perlindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.
Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjadi agenda prioritas. Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan aktif memberi masukan dalam penyusunannya.
Yassierli berharap LKS Tripnas periode berikutnya melanjutkan capaian yang sudah dibangun dan menjaga dialog tripartit.
“Berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan,” kata Menaker.
Selama 2023 hingga 2026, LKS Tripnas merestrukturisasi Badan Pekerja dari satu badan menjadi tiga, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas. Lewat struktur baru itu, LKS Tripartit menghasilkan 41 Pokok Pikiran dan 20 Rekomendasi Strategis yang disepakati dalam Sidang Pleno.
LKS Tripartit juga menggelar Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan efisiensi tenaga kerja Indonesia.
