VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Dari 157.458 peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN), tingkat penempatan kerja lulusan (graduate placement rate) baru mencapai 40,12 persen. Angka itu pun belum mencakup seluruh lulusan baru, menurut data per 30/10/2026.
PVN mencatat 265.008 pendaftar, dengan 1.257 peserta di antaranya penyandang disabilitas. Sementara pada Program Pemagangan Nasional (MagangHub), data per 26/10/2026 menunjukkan 87.122 peserta ditetapkan dan 81.530 di antaranya aktif. Program itu melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor.
Angka-angka tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi sebagai contoh keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Cris menyebut keterbukaan informasi menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik di era modern. Hak masyarakat memahami program, layanan, dan pelindungan tenaga kerja harus diimbangi informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.
Penguatan tata kelola informasi kini diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Kemnaker melakukannya lewat pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik merata. Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat untuk menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
