VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat dari paruh waktu menjadi penuh waktu akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesepakatan itu juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut pembebanan gaji pokok ke APBN menjadi poin penting dalam kesepakatan Pimpinan DPR dan pemerintah, kata Bahtra kepada Parlementaria di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” tegasnya.
Bahtra menyampaikan hal itu usai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) Anton Suroso Hartanto dan perwakilan PPPK paruh waktu serta non-ASN guru di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI. Ia mengapresiasi komitmen Pimpinan DPR dan pemerintah atas kesepakatan itu.
Menurut Bahtra, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari perjuangan DPR mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Langkah itu diharapkan memberi kepastian kesejahteraan.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” katanya.
DPR kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan pengaturan lebih lanjut.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkasnya.
