Timbulkan Bau Tak Sedap, Puluhan Dapur MBG Stop Beroperasi

VOICEINDONESIA.CO, Lombok Tengah – Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementara (suspend) terhadap 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah NTB. 

Kebijakan ini diambil menyusul temuan ketidaksesuaian standar operasional, terutama terkait pengelolaan limbah dan sertifikasi higiene sanitasi.

Koordinator BGN wilayah Kabupaten Lombok Tengah, M. Ikhsan, mengungkapkan bahwa khusus di wilayahnya, terdapat 80 dari total 168 dapur SPPG yang dihentikan operasionalnya mulai Rabu (1/4/2026).

Baca Juga: Kemnaker Terbitkan SE untuk BUMN hingga Swasta, WFH Tanpa Potongan Gaji 

"Kebijakan ini untuk memberikan kepastian terhadap kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima masyarakat sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Ikhsan di Lombok Tengah.

Ada dua faktor utama yang memicu penutupan sementara ini.

Pertama, banyak unit SPPG yang belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, sehingga memicu keluhan bau menyengat dari warga sekitar.

Kedua, unit-unit tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Baca Juga: Pemkot Surabaya Gencarkan Operasi Yustisi Warga Pendatang 

Ikhsan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus upaya mengantisipasi risiko terhadap mutu gizi dan keamanan menu yang diproduksi.

Ketentuan ini mengacu pada SK Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG Tahun Anggaran 2026.

"Tujuan ini untuk mengantisipasi risiko terhadap kualitas produksi dan keamanan menu. Semakin cepat pihak pengelola menyelesaikan syarat pembangunan IPAL dan pengurusan SLHS, semakin cepat pula mereka bisa mengajukan izin beroperasi kembali," tambahnya.

BGN berharap para mitra pengelola dapur segera melakukan perbaikan fasilitas guna menjamin keberlanjutan program MBG yang aman bagi konsumen maupun lingkungan sekitar.

Selama masa penangguhan, distribusi makanan di wilayah terdampak akan disesuaikan guna memastikan penerima manfaat tetap mendapatkan haknya melalui unit pelayanan yang memenuhi standar. (af/ri)