VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan tujuh prioritas pembangunan untuk tahun 2027 sebagai strategi menjawab tantangan global dan nasional periode 2025-2029.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menjelaskan bahwa langkah ini tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfokus pada penguatan posisi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.
Arah pembangunan Jakarta pada tahun 2027 akan diawali dengan peningkatan modal manusia yang unggul, transformatif, dan berdaya saing melalui penguatan fondasi kesehatan, pendidikan, serta karakter warga.
Baca Juga: Enam Pejabat Beacukai Jadi Tersangka Impor Ilegal
Prioritas kedua adalah penguatan ekonomi Jakarta yang kompetitif dan inovatif berbasis pada produktivitas sektor usaha, pariwisata, ekonomi kreatif, serta investasi riset.
Selanjutnya, pemerintah menitikberatkan pada penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri melalui perluasan kesempatan kerja, sistem perlindungan sosial, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Prioritas keempat mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan responsif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik serta pengelolaan keuangan.
Bersamaan dengan itu, dilakukan pula peningkatan infrastruktur dan fasilitas kota yang andal guna memperluas cakupan layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Abai Orientasi Pra-Pemberangkatan, Perusahaan Penempatan PMI Kena Sanksi
Prioritas keenam difokuskan pada penciptaan ekosistem kota yang berkelanjutan dan berketahanan untuk mendukung komitmen Jakarta menuju Net Zero Emission tahun 2050.
Terakhir, Pemprov DKI memprioritaskan mobilitas dan aktivitas masyarakat berbasis transit yang didukung oleh integrasi infrastruktur transportasi serta jaringan utilitas yang mumpuni.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab tujuh isu strategis tersebut dengan merumuskan tujuh prioritas pembangunan yang berfokus pada kualitas manusia, ekonomi produktif, hingga konektivitas kawasan," ujar Uus di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Penetapan skala prioritas ini juga dimaksudkan untuk mengatasi tantangan aktual seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.
Uus menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan akan berbasis kewilayahan guna memastikan distribusi kesejahteraan yang merata.
Ia pun meminta seluruh jajaran Pemprov DKI memperkuat sinergi kinerjanya agar target-target yang telah disepakati dapat terwujud sesuai rencana. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News