
Pemerintah Janji Pangkas Anggaran Tidak Menyentuh Program Bansos

Baca Juga: WFH Sehari dalam Sepekan, Jurus Baru Pemerintah Hadapi Lonjakan Harga Minyak “Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar Gus Ipul di Surabaya, Sabtu (21/3/2026). Arahan Presiden Prabowo, lanjut Mensos, sangat spesifik dalam memastikan anggaran negara tepat sasaran di tengah situasi global yang menuntut kehati-hatian fiskal. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya tahan masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui instrumen bansos. Evaluasi anggaran akan dilakukan secara ketat pada pos-pos belanja yang tidak mendesak. Baca Juga: Di Hari Raya Idulfitri, Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan Bangsa "Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni," tegasnya. Gus Ipul memastikan bahwa program-program perlindungan masyarakat akan tetap dijaga kualitas dan keberlanjutannya. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat di atas kepentingan belanja rutin instansi yang bersifat formalitas. (af/hi) Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



