
Geram! Menaker Minta Aplikasi Layanan Publik Tak Boleh Lagi Error

Baca Juga: 14 Warga Palembang Terjebak Sindikat Judi Online di Kamboja Yassierli menyatakan, hal ini bertujuan untuk memastikan layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan pasar kerja dapat diakses secara cepat dan responsif oleh para pekerja. Menurut Menaker, kendala teknis pada layanan publik bukan sekadar masalah sistem, melainkan hambatan nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan, keandalan layanan digital menjadi tolok ukur kehadiran negara bagi para pekerja yang membutuhkan bantuan atau informasi ketenagakerjaan. Baca Juga: Mendagri Tuntut Kepala Daerah Kreatif Kelola Keterbatasan Anggaran Peningkatan kualitas layanan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Menaker meminta seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker untuk membuang ego sektoral dan memperbaiki koordinasi internal agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Negara dituntut hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau. Seluruh unit kerja harus memperkuat koordinasi dan memperbaiki cara kerja internal,” tegasnya. Melalui perbaikan tata kelola dan infrastruktur teknologi ini, Kemnaker optimistis aksesibilitas program-program ketenagakerjaan akan semakin luas dan memberikan dampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. (af/hi) Pilihan Redaksi: Bahlil: Pemerintah Minta Bantuan Masyarakat Hadapi Dampak Perang Timur Tengah
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



