VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia aktif mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal.
Imbauan tersebut disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Ia menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar persoalan keagamaan, melainkan strategi penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Baca Juga: Gandeng Austria, Banyuwangi Jadi Pusat Pelatihan Vokasi Pariwisata dan Pengelasan
“Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini Islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” ujar Tito.
Menurutnya, Indonesia bersama Pakistan merupakan negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Namun, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim.
“Negara Brasil itu nomor satu, eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah salah satu negara-negara yang produsen halal yang besar-besar,” jelasnya.
Baca Juga: Revisi UU, Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Harus Jadi Fokus
Tito menambahkan, tren konsumsi produk halal tengah meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia menjadi pasar potensial, namun ironisnya produsen halal terbesar dunia berasal dari negara lain.
“Jadi sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itulah kita mendorong dalam negeri Indonesia, kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” kata Mendagri.
Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memperkuat produksi halal di dalam negeri. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH).
“Ini perlu melibatkan seluruh Pemda-Pemda mendorong supaya kita menikmati produksi (halal) dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tegas Tito.
