VOICE Indonesia
Nasional

Pemerintah Larang WFH di Cafe dan Bepergian ke Luar Rumah

Afifah - VOICEIndonesia.co
Pemerintah Larang WFH di Cafe dan Bepergian ke Luar Rumah
Pemerintah Larang WFH di Cafe dan Bepergian ke Luar Rumah

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan pihaknya untuk menindak tegas jajaran dan pegawai Kementerian Sosial yang terbukti melakukan pelanggaran selama pelaksanaan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH).

Peringatan ini mencakup larangan bagi ASN untuk bekerja sambil bepergian atau menjalankan tugas dari kafe.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan bahwa penerapan WFH yang mulai berlaku setiap hari Jumat sejak 1 April 2026 tersebut menuntut profesionalisme tinggi.

Baca Juga: Ada “Sultan” Kendalikan Praktik Pemerasan di Kemnaker

Ia menyatakan bahwa integritas pegawai dalam menjalankan tugas di luar kantor akan diawasi secara ketat.

"Disiplin dan integritas tanpa kompromi. Pelanggaran tentu akan ditindak tegas," ucap Mensos kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Transformasi Budaya Kerja Kemensos di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Gus Ipul mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini berada di tangan para pemimpin satuan kerja (satker).

Pimpinan diharapkan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi teladan dalam menjaga produktivitas meskipun tidak berada di kantor fisik.

Baca Juga: Distribusi MBG bagi Ibu Hamil dan Balita Diminta Ditingkatkan Jadi Setiap Hari 

"Pemimpin satker menentukan keberhasilan efektivitas WFH, memastikan output, menjaga ritme (kerja) dan sekaligus memberikan contoh," ucap Gus Ipul.

Guna mendukung kebijakan ini, Kementerian Sosial tengah menyiapkan ekosistem kerja digital yang presisi dan terintegrasi.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan semboyan "Kemensos Hemat, Layanan Hebat", di mana efisiensi biaya operasional kantor harus dibarengi dengan kualitas layanan yang tetap optimal.

Mensos menekankan bahwa setiap pekerjaan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

"Tidak ada, tidak boleh ada kegiatan tanpa output. Jadi saya ulang sekali lagi ya, semua harus berorientasi pada dampak, bukan aktivitas semata," kata dia. (af/hi)

Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan Baca Berita Lainnya di Google News 

Pilihan Redaksi

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMIPekerja Migran Indonesia

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI

Afifah· 17 July 2026
#asn#Kemensos#WFH
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.