Peningkatan Skill Pekerja Wanita Tekan Risiko TPPO

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkuat strategi care economy atau ekonomi perawatan guna mencegah perempuan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Langkah ini dilakukan melalui standardisasi keterampilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki posisi tawar dan upah yang lebih tinggi.

Deputi Kesetaraan Gender KPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa faktor utama perempuan terjebak TPPO adalah jeratan utang dari agen selama masa pelatihan.

Baca Juga: KemenP2MI Bentuk Tim Crisis Monitoring dan Hotline Khusus Timur Tengah 

Dengan standardisasi keahlian, pemerintah menargetkan PMI tidak lagi tersandera oleh biaya pendidikan yang memotong upah mereka selama bertahun-tahun.

"Selama ini, PMI tersandera oleh agen yang membiayai dia untuk pelatihannya dan sebagainya. Mereka bisa dalam dua tahun tidak menerima upah karena upah yang harus dia terima dibayarkan dulu ke agen yang sudah mengutangi dia," ujar Amurwani dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Saat ini, KPPPA bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian P2MI untuk mengidentifikasi serta menetapkan standar ranking keterampilan dari skala 0 hingga 9.

Baca Juga: Akhiri Eksploitasi, Skema Baru Lindungi Awak Kapal Indonesia 

Pilot project program ini telah berhasil mengirimkan 200 tenaga kerja ke Singapura dengan skema upah yang meningkat signifikan.

"Jadi, setelah kami beri pelatihan, yang dulunya dia hanya mendapat upah 500 dolar Singapura, itu ditawar sampai 1000 dolar Singapura. Nah, artinya apa? Artinya peningkatan skill itu diperlukan," jelasnya.

Melalui standarisasi ini, pemerintah berharap para pekerja di sektor perawatan memiliki sertifikasi yang diakui secara global.

Hal ini bertujuan agar para perempuan Indonesia memiliki kompetensi profesional yang setara dengan pekerja migran negara lain sekaligus meminimalkan risiko eksploitasi di luar negeri.

"Kalau dia punya skill yang kita beri ranking dari 0 sampai 9, maka kalau dia bisa di angka 9, setidaknya dia akan punya upah setara dengan yang dimiliki oleh pekerja-pekerja migran lainnya. Nah, ini yang sedang kita lakukan," pungkas Amurwani. (af/hi)