VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di sejumlah wilayah Sumatra untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional hingga mencapai 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan fasilitas tersebut akan digunakan untuk menampung minyak mentah impor.
Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil menyebut studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah selesai. Pemerintah selanjutnya akan melakukan pengecekan lokasi pada akhir 2026.
"FS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," ujarnya.
Menurut Bahlil, peningkatan kapasitas penyimpanan minyak mentah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendekati standar minimum cadangan energi dunia yang mencapai 90 hari.
"Storage-nya kita akan berusaha untuk mencapai target standar minimum dunia. Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," kata Bahlil.
Ia menegaskan, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan fasilitas tersebut.
Pemerintah akan memperhatikan potensi risiko bencana, terutama gempa bumi, serta kondisi keamanan wilayah setempat.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," ucapnya.
Selain pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah, pemerintah juga menyiapkan pengembangan bahan bakar campuran etanol hingga 50 persen atau E50.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo turut menanyakan kesiapan implementasi bahan bakar campuran etanol, mulai dari E20 hingga E50, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
"Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. E20 sampai E50 dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan," kata dia.
Ia menjelaskan, persiapan kebijakan tersebut membutuhkan kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, terutama dalam penyediaan bahan baku dari sektor hulu.
Menurut Bahlil, sinergi kedua kementerian diperlukan untuk mendukung pengembangan bahan bakar campuran etanol tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan biodiesel B50. Bahlil menyebut pengembangan bahan bakar nabati menjadi salah satu langkah untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi sektor energi.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," ujar Bahlil. (af)
