VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Wisma Indonesia, Country Villa Hong Kong, Senin (17/8/2026).
Upacara dilaksanakan secara internal dan terbatas serta diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai elemen masyarakat Indonesia di Hong Kong. Mereka terdiri atas staf KJRI Hong Kong, perwakilan BUMN, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), organisasi nonpemerintah atau LSM, diaspora Indonesia, hingga perwakilan agensi di Hong Kong.
Konsul Jenderal RI Hong Kong Andi Ardiansyah bertindak sebagai Pembina Upacara. Sementara itu, Konsul Kepolisian Komisaris Polisi Yuliana Ratih Damayanti dipercaya sebagai Pemimpin Upacara.
Kegiatan berlangsung khidmat sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di luar negeri.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama, doorprize, serta pertunjukan musik yang menghibur masyarakat Indonesia yang hadir di Wisma Indonesia.
Di tengah peringatan kemerdekaan tersebut, salah satu pekerja migran Indonesia (PMI), Ratih, menyampaikan harapannya agar pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap PMI, termasuk memastikan kemudahan memperoleh keadilan.
“Harapan masih tetap sama, perlindungan hak-hak dan kemudahan mendapatkan keadilan bagi PMI,” ujar Ratih, kepada voiceindonesia.co, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap PMI sebaiknya tidak berhenti pada masa bekerja di luar negeri. Pemerintah juga perlu memperkuat program pemberdayaan bagi PMI yang telah menyelesaikan masa kerja dan kembali ke Indonesia.
Ratih menilai masih terdapat purna PMI yang belum memiliki bekal pemberdayaan yang memadai setelah kembali ke Tanah Air.
“Menurut saya sampai saat ini banyak purna PMI yang sudah pulang tidak memiliki bekal pemberdayaan di negara sendiri. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan hal ini. Jangan hanya fokus ekspor PMI,” katanya.
Ia berharap pemerintah turut memikirkan keberlanjutan kehidupan PMI setelah kembali ke Indonesia, termasuk melalui program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan.
“Tetapi pikirkan juga kesejahteraan saat sudah kembali ke Indonesia,” lanjut Ratih.
