VOICEINDONESIA.CO, Nganjuk – Menteri Sosial Saifullah Yusuf membeberkan temuan serius dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional, 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. “Data menunjukkan 45 persen bansos PKH tidak tepat sasaran. Kita harus jujur,” tegas Gus Ipul saat menemui pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosro Koesoemo, Sabtu (28/2/2026).
Temuan ini menjadi alarm keras. Sebab, di satu sisi bantuan masih dinikmati kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu—termasuk pada program PIP, subsidi elpiji 3 kilogram, hingga subsidi listrik. Namun di sisi lain, masih ada warga miskin yang justru tak masuk dalam sistem. Gus Ipul menyebut mereka sebagai the invisible people—kelompok rentan yang berhak menerima bantuan, tetapi tak tercatat dalam data negara.
Untuk membenahi persoalan tersebut, pemerintah mendorong percepatan pemutakhiran melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal penerima bansos. Sistem ini dirancang dinamis dan terintegrasi, menggantikan pola lama yang terfragmentasi antara pusat dan daerah. Ia menekankan, kunci akurasi data ada di daerah. “Nasib saya tergantung bupati/wali kota. Nasib bupati tergantung lurah dan kepala desa. Dan nasib lurah tergantung operator yang menginput data,” ujarnya.
Pendamping PKH dan operator desa disebut sebagai ujung tombak pembaruan data. Pemerintah juga membuka ruang koreksi publik melalui fitur usul dan sanggah dalam DTSEN. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyatakan kesiapan daerah mendukung pembenahan tersebut. Ia menegaskan komitmen memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Pembongkaran data ini menjadi ujian serius bagi tata kelola bansos nasional. Jika pemutakhiran tak segera tuntas, risiko bantuan salah alamat dan warga miskin yang terabaikan akan terus berulang.(gus)
