VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah akan membentuk tim lintas lembaga untuk mengevaluasi pendataan warga berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meninjau dasar penetapan data sekaligus mendorong perbaikan sistem pendataan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Pastinya akan dibentuk (tim) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya," kata Bambang di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Bambang, pemerintah masih mengevaluasi dasar yang digunakan dalam penetapan data kelompok desil kesejahteraan. Ia menyebut proses evaluasi saat ini tengah dilakukan oleh BPS.
"Ini sedang dievaluasi," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kesalahan dalam pendataan, Bambang mengatakan pemerintah belum dapat memastikan hal tersebut.
"Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya. Yang jelas itu sedang dievaluasi di BPS," kata dia.
Bambang berharap proses evaluasi tersebut dapat menghasilkan perbaikan terhadap sistem pendataan kesejahteraan masyarakat.
"Mudah-mudahan ada perbaikan," ujarnya.
Desil merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan yang menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penentuan kelompok tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Dalam pemeringkatan tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Evaluasi pemerintah tersebut mencuat setelah kasus seorang tukang becak di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bernama Timbul. Status kesejahteraan keluarganya sempat berubah dari desil 1 menjadi desil 9.
Perubahan tersebut berdampak terhadap akses pendidikan putranya, Luki Arya Wijaya, yang telah diterima di Program Studi Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Luki kemudian mengalami kesulitan mendapatkan keringanan biaya kuliah dan mengakses Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena keluarganya tercatat dalam kelompok yang dianggap mampu.
BPS selanjutnya melakukan pemutakhiran data Timbul setelah menemukan data DTSEN miliknya belum mencerminkan kondisi terkini.
Hasil pemutakhiran tersebut mengubah posisi desil Timbul menjadi desil 3, setelah sebelumnya tercatat berubah dari desil 1 menjadi desil 9.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pemutakhiran dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran KIP Kuliah bagi anak Timbul.
"Kasus Bapak Timbul merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk mendukung kebutuhan pengajuan KIP-K bagi anaknya. Mekanisme ini memungkinkan hasil pemutakhiran desil dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu, berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. Setelah data Bapak Timbul diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisinya saat ini berada pada desil 3," jelas Amalia dalam keterangan resmi yang terkonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/8).
