VOICEINDONESIA.CO, Ternate – Ada masalah yang perlu diatasi bersama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Maluku Utara (Malut). Jumlah peserta aktif tercatat mengalami penurunan dan menjadi perhatian serius dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Program JKN Provinsi Maluku Utara yang digelar BPJS Kesehatan.
Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria menyebut forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis yang masih menjadi pekerjaan rumah program JKN.
"Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan cakupan kepesertaan, menjaga keaktifan peserta, hingga mendorong kepatuhan pembayaran iuran JKN," kata Cucu pada Jumat (19/6/2026).
Soal pembiayaan, Cucu mengakui kontribusi pembayaran iuran di Maluku Utara hingga Mei 2026 masih terus dioptimalkan. Edukasi kepada masyarakat soal pentingnya membayar iuran secara rutin sebagai bagian dari gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional menjadi salah satu upaya yang terus didorong.
"BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya penguatan dari sisi pembiayaan Program JKN. Di mana, hingga Mei 2026, kontribusi pembayaran iuran di Provinsi Maluku Utara terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan program," katanya.
Selain kepesertaan dan iuran, peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama juga menjadi prioritas agar masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan.
Kondisi ini mendorong perlunya sinergi lebih kuat antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
