VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) harus mampu memperkuat kontribusi bank sentral terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pergantian pimpinan BI dinilai harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Pada rapat tersebut membahas laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Menurut Misbakhun, komitmen untuk memperkuat peran BI dalam perekonomian tidak cukup disampaikan melalui pernyataan kebijakan. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan dalam aturan yang jelas dan panduan operasional agar dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.
“Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi aturan yang jelas serta panduan operasional kebijakan Bank Indonesia,” tegas Misbakhun.
Ia menilai BI memiliki posisi strategis dalam merespons dinamika perekonomian nasional. Karena itu, kebijakan moneter dan kewenangan lain yang dimiliki bank sentral perlu diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Misbakhun mengatakan persetujuan DPR terhadap calon pimpinan BI tidak semata-mata merupakan bagian dari proses pergantian kepemimpinan. Menurutnya, proses tersebut harus menjadi awal penguatan kontribusi bank sentral terhadap perekonomian nasional.
Ia berharap kebijakan yang dihasilkan pimpinan baru BI dapat disusun secara fokus, terarah, dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Misbakhun juga mengingatkan penguatan peran BI dalam mendukung perekonomian telah menjadi bagian dari kerangka perubahan regulasi sektor keuangan.
Karena itu, ia menekankan mandat tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, konsisten, dan dapat diimplementasikan.
