VOICEINDONESIA.CO, Makassar – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, penyusunan skema tersebut dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat ini juga tengah melakukan penataan internal.
"Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah sedang merumuskan mekanisme yang dapat mendorong partisipasi UMKM secara lebih luas dalam mendukung pelaksanaan program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya tersebut diharapkan membuat program berjalan maksimal dan tepat sasaran.
"Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya.
Maman menyebutkan, lebih dari 68 ribu UMKM telah menjadi pemasok kebutuhan bahan makanan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Bahan yang dipasok antara lain telur dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya yang berasal dari daerah masing-masing.
"Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.
Menurut Maman, perluasan keterlibatan UMKM sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran Kabinet Merah Putih memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan selama masa pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha nasional.
Sektor UMKM juga disebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
Dengan kontribusi tersebut, UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menopang perekonomian dan mengurangi pengangguran. (af)
