VOICE Indonesia
Ekonomi

DPR Dorong Transparansi Data Ekonomi untuk Jaga Kredibilitas BPS

Abdulloh Hilmi - VOICEIndonesia.co2 menit baca
VOICE Indonesia di Google
DPR Dorong Transparansi Data Ekonomi untuk Jaga Kredibilitas BPS
DPR Dorong Transparansi Data Ekonomi untuk Jaga Kredibilitas BPS
VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, ia mengingatkan adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor,” jelas Anis dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, integritas data menjadi modal utama dalam proses pembangunan, sehingga perlu dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas. “Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya. Politisi Fraksi PKS, juga menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen. “Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” tandasnya.

Ringkasan AI

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, ia mengingatkan adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Powered by Ajakin.id — AI Engine

Pilihan Redaksi

Kemlu Angkat Bicara Soal Dugaan TPPO yang Libatkan WNI di Korea SelatanPekerja Migran Indonesia

Kemlu Angkat Bicara Soal Dugaan TPPO yang Libatkan WNI di Korea Selatan

Afifah· 31 August 2026
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.