VOICEINDONESIA.CO, Sulawesi Selatan – Koperasi tidak boleh hanya menjadi tempat masyarakat meminjam uang, melainkan harus mampu menjadi wadah membangun kekuatan ekonomi anggota lewat peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, dan akses pasar, kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat berkunjung ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'ta, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu (30/8/2026).
Ferry menegaskan koperasi harus memberikan manfaat lebih luas kepada anggota, mulai dari menyediakan akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, hingga menciptakan nilai tambah.
Ia menilai KSP Balo'ta telah menunjukkan praktik tersebut lewat kegiatan pembinaan kepada anggota, termasuk para petani, serta pengembangan perkebunan percontohan kopi.
"Kita tidak boleh puas hanya membuat petani mendapatkan pinjaman. Kita harus membuat petani semakin produktif, semakin sejahtera, dan semakin memiliki posisi tawar," katanya dalam siaran pers kementerian.
Ferry menilai kegiatan pembinaan tersebut perlu terus diperkuat agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan tidak berhenti pada aktivitas simpan pinjam semata. Meski begitu, ia tetap menyatakan dukungannya terhadap pengembangan KSP Balo'ta yang selama ini menjalankan kegiatan simpan pinjam sekaligus membina anggotanya.
Ketua KSP Balo'ta Dedi Bongga mengungkap aset koperasi tersebut telah mencapai Rp1,9 triliun per Juli 2026, meningkat 609 persen dibandingkan 2014, dengan sekitar 15 ribu anggota yang kini mendapatkan layanan koperasi.
Dedi menambahkan koperasinya telah mendapatkan dukungan pembiayaan modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara bertahap selama sekitar 10 tahun, dengan total pemberian pembiayaan sekitar 10 kali.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederik Viktor Palimbong melaporkan wilayahnya kini memiliki sekitar 49 koperasi aktif setelah pemekaran daerah.
Frederik menambahkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah rampung 100 persen mencapai 19 unit, sementara empat unit lainnya masih dalam proses konstruksi dengan progres 60 hingga 90 persen. Dari target 151 KDKMP, pemerintah daerah diminta mengawal pembangunannya secara optimal.
