VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan skema kerja sama perdagangan internasional agar tidak menggerus pendapatan lebih dari 10 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
"Komitmen BKSAP adalah memastikan setiap kesepakatan dalam forum internasional memberikan dampak positif yang tepat sasaran. Kita masyarakat ASEAN harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan skema perdagangan bebas sehingga tidak menggerus pelaku UMKM," ujar Irene di Toba, Sumatra Utara, dikutip Kamis (29/10/2026).
Menurut Irene, BKSAP DPR RI memiliki peran strategis dalam diplomasi internasional melalui pendekatan second track diplomacy.
Dalam konteks tersebut, diplomasi parlemen menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mendorong kebijakan yang berdampak langsung kepada publik.
“Kami itu bisa dikatakan second track diplomacy, bahwa diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat yang berarti kita bela sungguh-sungguh kepentingan rakyat dan menghasilkan peraturan yang berdampak langsung,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Irene menjelaskan, BKSAP DPR RI dapat mendorong potensi ekonomi Toba agar mampu bersaing di pasar internasional.
Namun, setiap kesepakatan perdagangan perlu dirumuskan secara cermat agar manfaatnya dapat dirasakan pelaku usaha lokal.
Karena itu, kegiatan “BKSAP Day” menjadi salah satu sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah.
Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi BKSAP dalam memahami persoalan lokal sebelum dibawa ke forum internasional maupun pembahasan kebijakan di DPR RI.
“Kita (BKSAP DPR RI) melakukan penyerapan aspirasi di setiap daerah, sehingga bis akita rangkum dan lihati nanti di dalam forum-forum internasional ataupun pembuatan kebijakan policy undang-undang di DPR RI, sehingga kita bisa melihat itu secara holistik,” pungkasnya. (af)
