VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, hal ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan catatan Voxpol Center, beberapa posisi kementerian yang perlu dievaluasi secara serius adalah Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Badan Gizi Nasional.
“Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” kata Pangi di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Pangi menekankan, menteri bukan hanya sekadar pembantu Presiden, tetapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik kepada rakyat.
Selain itu, ia juga menilai masih ada sejumlah menteri yang menjadi beban bagi pemerintahan.
“Presiden Prabowo sendiri, katanya, sudah memberikan sinyal tegas terkait hal ini, dengan menyatakan kesiapannya melakukan reshuffle terhadap menteri yang dianggap “nakal” dan sudah tiga kali diingatkan,” ujarnya.
Pangi menambahkan, Prabowo harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang tidak menunjukkan hasil nyata dalam satu tahun terakhir harus segera diganti, karena negara tidak memerlukan pejabat yang hanya sibuk pencitraan dan memberikan kabar gembira tanpa kerja konkret.
Ia menegaskan, beberapa program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, harus dikelola oleh menteri yang kompeten dan siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya.
“Menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat,” tutur dia.
