VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengenang perjalanan hidup dan kiprah politik Panda Nababan, jurnalis senior sekaligus politikus PDI Perjuangan. Ia menyebut Panda sebagai sosok yang berani menyampaikan kritik terbuka terhadap kekuasaan.
Didik menuangkan pandangannya dalam tulisan berjudul "Mengenang Panda vs Jokowi". Ia menyebut Panda sebagai salah satu sosok yang konsisten menyuarakan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang ia nilai menyimpang dari prinsip demokrasi.
Dalam tulisan itu, ia menyoroti peran Panda dalam menjaga prinsip check and balances, terutama ketika ia menilai kekuasaan Presiden Joko Widodo semakin dominan, baik di pemerintahan maupun di internal partai politik.
Didik menilai keberanian Panda menjadi penting ketika sebagian besar politisi cenderung memilih diam menghadapi kekuasaan. Menurutnya, Panda tampil terbuka dan blak-blakan mengkritik berbagai kebijakan dan perilaku politik Jokowi.
"Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan. Itu semua dilakukan secara terbuka dan 'blak-blakan' ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi, wajah yang lugu tetapi menindas," katanya dalam keterangan yang diterima VOICEINDONESIA.CO, Selasa (10/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan persahabatan dekat dengan Panda. Namun, perjalanan karier keduanya kerap bersinggungan, khususnya di dunia jurnalistik dan kegiatan intelektual.
Panda merupakan salah satu tokoh penting di sejumlah media yang berperan dalam perjalanan demokrasi Indonesia, antara lain Harian Prioritas dan Media Indonesia. Panda menjabat Wakil Pemimpin Umum Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989.
Pada masa itu, Didik yang berusia 28 tahun aktif menulis kolom di sejumlah media. Persinggungan profesional keduanya berlanjut ketika Panda menjabat Wakil Pemimpin Umum Majalah Forum Keadilan pada 1990–1999, sementara ia menjadi kolumnis tetap di majalah tersebut.
Menurutnya, kiprah Panda di dunia pers berlangsung ketika kebebasan media masih terbatas akibat kuatnya kontrol pemerintah. Karena itu, kata dia, peran jurnalis dan media independen menjadi bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi.
Didik juga menyoroti perjalanan Panda di dunia politik. Panda tercatat menjadi salah satu tokoh yang membela Megawati Soekarnoputri saat terjadi konflik internal PDI Perjuangan pada 1998. Setelah reformasi, Panda melanjutkan kiprah politiknya sebagai anggota DPR RI periode 1999–2012.
Ia secara khusus menggarisbawahi kembali peran Panda dalam dinamika politik PDI Perjuangan pada 2024, ketika terjadi ketegangan antara Megawati dan Jokowi. Menurut Didik, Panda berada di pihak Megawati dan turut menyuarakan penolakan terhadap berbagai manuver politik Jokowi yang dipersepsikan sebagai upaya memperpanjang kekuasaan.
"Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode," tulis Didik.
Ia menilai wacana perubahan konstitusi untuk membuka peluang masa jabatan presiden tiga periode sebagai persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Didik menyebut adanya kekhawatiran bahwa agenda tersebut dapat masuk melalui rencana amendemen UUD 1945.
Selain soal masa jabatan presiden, Panda secara terbuka mengkritik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dia mencatat Panda mempertanyakan kapasitas dan pengalaman politik Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden.
Menurut Didik, kritik tersebut menunjukkan keberanian Panda sebagai politikus senior yang tidak segan menyampaikan pandangan berbeda meskipun berhadapan dengan figur yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Ia memandang kritik Panda terhadap Jokowi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan yang ia nilai semakin terpusat. Dia menilai persoalan itu tidak hanya menyangkut hubungan Jokowi dengan partai politik, tetapi juga berkaitan dengan praktik nepotisme dan pelemahan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Didik berpendapat bahwa fungsi pengawasan yang semestinya dijalankan partai politik dan parlemen mengalami pelemahan. Dalam situasi tersebut, kata dia, Panda menjadi salah satu figur yang tetap menyuarakan kritik dari dalam lingkungan politik yang sama dengan Jokowi.
"Di pemerintahan tidak ada sama sekali Check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yang semakin rapuh," tulis Didik.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan figur yang berani mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan. Menurutnya, demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan yang berjalan efektif, baik melalui lembaga negara, parlemen, partai politik, maupun masyarakat sipil.
Di akhir tulisannya, Didik kembali menegaskan posisi Panda Nababan sebagai salah satu tokoh yang berani menyuarakan perlawanan terhadap apa yang ia pandang sebagai kesewenang-wenangan kekuasaan.
Bagi Didik, kiprah Panda bukan sekadar perjalanan seorang jurnalis senior yang kemudian menjadi politikus, melainkan juga bagian dari dinamika panjang perjuangan menjaga demokrasi dan prinsip pengawasan terhadap kekuasaan di Indonesia.
