VOICEINDONESIA,JAKARTA - Badan Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diminta mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu (8/06/2022). Hal tersebut disampaikan oleh ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah.
Menurut Ayub, kesimpulan rapat bersama DPR merupakan sesuatu yang mengikat dan harus ditindaklanjuti.
"Semua kesimpulan RDP dengan DPR harus segera dilaksanakan agar tidak terkesan BP2MI menghambat jalan proses penempatan seperti yang terjadi di NTB, " terang Ayub yang juga ikut hadir pada RDP tersebut pada VOICEIndonesia.co sabtu (10/06/2022)
Ia mengatakan, pihaknya dari asosiasi akan terus mengawal pelaksanaanya sesuai dengan kewenangan dan akan terus ikut serta dalam memastikan perlindungan terhadap PMI.
Diakhir, Ayub mengapresiasi semua kesimpulan RPD dengan DPR yang mengambil kesepakatan untuk segera menjalankan undang-undang nomor 18 tahun 2017 untuk memaksimalkan perlindungan PMI.
"APJATI segera menghubungi negara penempatan untuk menyesuaikan UU nomor 18 Tahun 2017," tambah Ayub.
